D. Bentuk PerUndang-Undangan di Indonesia

PIH

D. Bentuk PerUndang-Undangan di Indonesia

Bentuk-bentuk tata urutan Peraturan Perundang-undangan RI berdasarkan UUD 1945 dan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 adalah :

1. UUD RI 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undangan
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

Tata urutan perundang-undangan tersebut dimaksudkan bahwa Peraturan Perundangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundangan lainnya yang lebih tinggi tingkat kedudukannya. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia dalam prakteknya dapat dijumpai sebagai berikut (Syarifin,1999:36):

1. Undang- Undang Dasar RI 1945
2. Ketetapan MPR
3. Keputusan MPR
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Instruksi Presiden
8. Peraturan Menteri
9. Keputusan Menteri
10. Insruksi Menteri
11. Keputusan Direktur Jenderal
12. Instruksi Direktur Jenderal
13. Keputusan Direktur
14. Keputusan Perwakilan Departemen di Daerah
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
16. Instruksi Gubernur Kepala Daerah
17. Peraturan Daerah TK II
18. Keputusan Bupati Kepala Daerah/Walikota Daerah
19. Instruksi Bupati Kepala Daerah/Walikota Kepala Daerah
20. Pengumuman
21. Surat Edaran, dll.

kembali ke :

• Pengantar Ilmu Hukum (PIH) -> Buku 1

• https://bit.ly/3tGjH7o