 |
| PIH |
Perlu diketahui, untuk dapat mengerti tentang Hukum Administrasi Negara perlulah kiranya seseorang men-set back tentang asal usulnya. Dan mau tak mau seseorang harus memandang kepada para sarjana hukum negeri Belanda.
Istilah “Hukum Administrasi Negara” berasal dari bahasa Belanda “Administratief Recht”, “Administrave law menurut ilmu hukum di Inggris”,
“Droit Administratief” di Prancis, atau “Verwaltung srecht” di Jerman.
Disamping istilah Administratief Recht di negeri Belanda dikenal pula istilah “Bestuur recht” (Hukum Tata Pemerintahan).
Di kalangan perguruan tinggi di Indonesia, sebelum tahun 1945 dipergunakan istilah kembar “staats-en” Administratief Recht atau Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
Dalam perkembangannya pada tahun 1969, istilah Hukum Administrasi Negara dijelaskan oleh G. Pringgodigno, SH. Administrasi Negara di mana terdiri dari tiga unsur yaitu :
- Hukum Tata Pemerintahan yakni Hukum Eksekutif atau Hukum Tata Pelaksana Undang-undang.
- Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit, yakni Hukum Tata Pengurusan Rumah Tangga Negara.
- Hukum Tata Usaha Negara, yakni hukum mengetahui surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik dan lain sebagainya.
Disamping itu masih banyak kita temukan istilah-istilah yang lain, antara lain menurut :
- Utrecht, pada mulanya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia, akan tetapi dalam cetak kedua dengan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia dan dalam cetak ke tujuh dengan istilah Hukum Administrasi Negara.
- Mr. W. F. Prins, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.
- Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH. dalam prasaranya menggunakan istilah peradilan Administrasi Negara.
- Mr. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah yang mirip dengan bunyi pasal 108 UUDS 1950 dengan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan. (Hadi Soeprapto, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, 1995, halaman : 60)
kembali ke :
• https://bit.ly/3Foa1RE